Gayo, ‘Miskin Dokumentasi’

Oleh: Yusradi Usman al-Gayoni*


Suhuf-suhuf yang tersebar, itulah ungkapan yang tepat bagi Gayo. Istilah Gayo merujuk kepada tiga entitas, yaitu suku/bangsa (urang Gayo), bahasa (basa Gayo) dan tempat yang didiami suku ini (tanoh Gayo). Ungkapan tersebut kerap penulis gunakan saat bercerita soal sejarah Gayo. Banyak hal yang masih belum terkuak menyangkut rangkaian sejarah dan peradaban Gayo. Mulai dari penjejakan awal di Aceh (etnik yang pertama mendiami Aceh), masa prakerajaan, saat kerajaan Linge terbentuk, masa keislaman, masa kolonialis Belanda, Jepang, kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai masa reformasi sekarang. Babakan peradaban tersebut turut membentuk karakter yang mencirikan orang Gayo tiap periodenya. Sayangnya, rangkaian sejarah dan peradaban tersebut tidak terdokumentasi, masih menyebar di banyak tempat di negeri ini. Bahkan hilang, akibat terbakar, tertimbun, hanyut, hilang dan terkubur seiring dengan kepergian pelakunya.

Ironisnya lagi, upaya pemerintah Gayo (Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Bener Meriah) masih cukup kurang prihal pendokumentasian sejarah dan peradaban Gayo. Indikasinya bisa dilihat dari kurangnya upaya penulisan dan penerbitan buku-buku Gayo yang diinisiasi Pemerintah Gayo dan Dinas terkait. Lebih-lebih lagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Biasanya, upaya penulisan tersebut dilakukan beberapa personal yang mau menulis. Namun, niat baik dan upaya personal tersebut kurang dihargai Pemerintah Gayo dalam bentuk dukungan anggaran penelitian, penulisan dan penerbitan. Dalam hal penerbitan biografi A.R. Moese tahun lalu misalnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berasalan, tidak bisa membantu dana penerbitan yang tidak lebih dari 50 juta karena keterbatasan dana. Belum lagi, kurangnya koleksi yang ada pada Perpustakaan dan Badan Arsip Daerah Aceh Tengah. Pastinya, koleksi buku-buku Gayo di tempat tersebut masih bisa di hitung dengan jari.

Sebaliknya, koleksi buku Gayo lebih banyak dikoleksi secara personal dan tersedia di beberapa tempat di luar Gayo, seperti di Banda Aceh, Medan, Jakarta, bahkan di Leiden (Belanda) dan Munich (Jerman). Di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan misalnya, terdapat 30-an koleksi buku Gayo. Juga, terdapat skripsi, tesis dan disertasi yang sudah dalam bentuk digital. Beberapa hari yang lalu, penulis terkejut dan bersukur dapat membaca Potensi Desa dalam Kabupaten Daerah Tk II Aceh Tengah 1980 Hasil Perencanaan Lengkap Kantor Statistik Kab. Aceh Tengah Daerah Istimewa Aceh dan Farm Suverys in Aceh Tengah and Aceh Utara oleh Jos Diederen (Agricultural Economist) di perpustakaan Leiden melalui internet, yang belum tentu masih tersimpan di Pemkab Aceh Tengah. Dalam hal ini, pihak-pihak luar lebih menghargai pendokumentasian Gayo dibanding masyarakat Gayo sendiri, terlebih lagi Pemerintah Gayo-nya.

Persoalan lain adalah jauhnya jarak waktu ke belakang dalam mengungkap sejarah Gayo, kurangnya pelaku sepuh yang paham Gayo dan masih terbatasnya orang-orang Gayo yang mau menulis. Untuk yang pertama, bisa disiasati dengan kajian arkeologis. Kini, sejarah Gayo mulai terkuak dengan adanya penemuan kehidupan purbakala di Perlak yang berusia 6000 tahun dan Ceruk Mendale dengan usia 3500 tahun. Artefak kepurbakalaan di Perlak dimungkinkan memiliki tautan yang erat dengan keberadaan suku Gayo. Selain masuk dalam wilayah persebaran Gayo (Perlak, Lokop/Serbejadi dan Pulo Tige di Aceh Tumur), daerah ini (Perlak) dimungkinkan sebagai titik awal orang Gayo saat mendiami Aceh sebelum ke wih ni Gayo (hulu sungai Peusangan). Tinggal lagi, perlu sinerjisitas dari Pemerintah Gayo, arkeolog, peneliti, akademisi dengan pihak-pihak yang sadar dan peduli sejarah dan peradaban di Gayo dalam menyikapi kekeritisan bangunan sejarah, budaya dan peradaban Gayo saat ini.

‘Pakat Murum’ Peradaban

Melihat kekritisan peradaban yang dialami Gayo dewasa ini, perlu dilakukan ‘pakat murum’ peradaban. Pakat murum peradaban dimaknai sebagai upaya penguakan sejarah dan peradaban Gayo melalui bedah dan penelitian bersama dengan melibatkan banyak pihak dengan belbagai lintas disiplin ilmu. Selanjutnya, dilakukan upaya pendokumentasian, pensosialisasian dan pengalihbudayaan kepada generasi Gayo yang lebih muda. Upaya ini akan lebih maksimal kiranya dilakukan Pemerintah Gayo. Dalam hal ini, diinisasi Pemerintah Aceh Tengah selaku induk dengan melibatkan ketiga daerah lainnya, yaitu Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Bener Meriah serta pelbagai pihak secara personal dan kelembagaan di titik-titik persebaran orang Gayo di Aceh, dan di luar Aceh.

Terlebih, dewasa ini, kesadaran orang Gayo menyangkut eksistensi sosialnya semakin menguat. Hal tersebut di dukung dengan sarana IT melalui jejaring sosial facebook yang semakin meningkatkan komunikasi dan kesadaran sosial orang Gayo. Salah satunya, adalah I Love Gayo yang sampai penulisan ini telah beranggotakan 3.206 orang. Sebelum 2008, komunikasi antarorang Gayo yang di Takengen, Kotacane (Aceh Tenggara), Serbejadi (Aceh Timur), Pulo Tige (Aceh Tamiang), Gayo Lues, Betung (Nagan Raya), Aceh Selatan, Bener Meriah, di hampir semua propinsi Indonesia, bahkan di luar negeri ‘terputus.’ Dan, sebelum tahun 1942, sarana transportasi cukup buruk dari dan ke tanoh Gayo dan masih belum ‘layak’ sampai sekarang. Begitu juga dengan IT, yang baru berkembangan di tahun 2000-an. Puncaknya, kesadaran personal dan kolektif tersebut berbuah dengan kesepakatan tahun kebangkitan orang Gayo pada tahun 2009. Kesadaran kolektif tersebut perlu dipelihara dan ditidaklanjuti dengan belbagai kegiatan menuju perbaikan dan kemajuan Gayo. Salah satunya, melalui pakat murum peradaban tadi.

Disamping rangkaian kegiatan yang sudah disebutkan, yang menjadi penekanan dalam pakat murum peradaban tadi, adalah perlunya penumbuhkembangan aktivitas menulis pada masyarakat Gayo. Satu diantara kekurangan orang Gayo selama ini adalah masih kurangnya aktivitas menulis karena tidak ada upaya yang berkesinambungan dari pemangku keputusan di Gayo. Akibatnya, pengalihperadaban tertulis kepada generasi muda tidak terjadi. Konsekuensi terburuk, sejarah dan rangkaian peradaban Gayo banyak yang hilang. Sudah barang tentu, upaya ini harus bersinerji dari semua pihak dengan penyediaan sarana dan pembentukan lingkungan menulis yang mendukung.

Lebih dari itu, untuk menjaga dan melestarikan suhuf-suhuf peradaban Gayo yang tersebar tadi perlu dikumpul dan disatukan dalam sebuah tempat. Untuk itu, perlu dibangun Museum Gayo yang anggarannya berasal dari pemerintah Gayo (Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Bener Meriah), pemerintah Aceh dan pihak luar. Koleksinya bisa berasal dari hasil pengumpulan suhuf-suhuf yang sudah dilakukan, koleksi personal dengan pembayaran yang pantas, Museum Aceh, dan di beberapa perpustakaan dan museum di Indonesia. Bahkan, sampai ke Belanda dan Jerman yang menyimpan situs Gayo, Aceh dan Alas.

Melalui upaya di atas, pengalihan perabadan kepada generasi muda akan dapat berjalan dan maksimal, terlebih saat diinternalkan dalam dunia pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi. Kalau tidak dengan segera dilakukan, Gayo akan kehilangan jati diri di tengah arah dan pijakan bangunan sosial budaya yang rapuh. Ditambah lagi, hempasan budaya luar yang deras di tengah perkampungan budaya global. Pada akhirnya, Gayo akan menjadi ‘kekeberen’ (dongeng) masa depan dan asing bagi anak negeri (generasi Gayo mendatang) dan di negerinya sendiri.


*Pemerhati Bahasa, Sejarah dan Kebudayaan Gayo.
Sumber: http://gayolinge.com/detail/Opini/L/345-Gayo_Miskin_Dokumentasi (11 Maret 2010)